Kemendes Tunjuk Nagari Muaro Sungai Lolo Sebagai Pilot Project Program Padat Karya Tunai

INDONESIASATU.CO.ID:

PASAMAN --- Nagari Muaro Sungai Lolo Kecamatan Mapat Tunggul Selatan Kabupaten Pasaman tahun ini ditunjuk sebagai pilot project pelaksanaan Program Padat Karya Tunai (PKT) dari Kementrian pedesaan RI. 

Hal itu disampaikan oleh Walinagari Muaro Sungai Lolo Ogi Arianto didampingi Pendamping Desa Pemberdayaan (PDP), Defri Yendra, serta Pendamping Desa Teknik (PDTI), Hendra Masta pada Indonesiasstu.co.id di Lubuk Sikaping, Senin (2/7).

Kata Ogi Arianto, pada tahun ini nagari Muaro Sungai Lolo ditunjuk sebagai pilot project pelaksanaan Program Padat Karya Tunai (PKT) dari Kementrian pedesaan RI. 

"Padat Karya Tunai merupakan kegiatan pembedayaan masyarakat desa, khususnya yang miskin dan marjinal, yang bersifat produktif," ujarnya. 

Dia menyebutkan, untuk nagari Muaro Sungai Lolo yang jumlah penduduknya sekitar 7.772 jiwa dengan 1.303 KK itu, dilaksanakan 18 kegiatan dengan sumber dana desa 2018 Rp. 1.799.844.400. "Dari 18 kegiatan itu, 14 diantaranya kegiatan fisik, dan 5 kegiatan pemberdayaan," katanya

Kata Wali, dari 18 kegiatan tersebut saat ini pihaknya sudah melaksanakan sebanyak empat kegiatan diantaranya, pembayaran Insentif Guru PAUD dan Kader Kesehatan. "Pembayaran insentif guru PAUD dan Kader Kesehatan tersebut sudah dibayarkan untuk enam bulan peride Januari sampai Juni 2018," terang Ogi. 

Selanjutnya, pihaknya juga sudah mulai melaksanakan Pembangunan Jalan Lingkar Kampung Pintuai di Jorong I Muaro dengan dana Rp.50 juta, dan Pengecoran jalan ke SD N 02 Muaro Jorong I Muaro dengan dana Rp.100 juta. 

"Alhamdulillaah, ke dua kegiatan fisik yang tengah dikerjakan itu progresnya lebih kurang 80 parsen, " ujar Ogi lagi. 

Menurutnya, banyak manfaat yang dirasakan masyarakat nagari dengan adanya dana desa ini. "Dengan adanya dana desa ini, nagari mampu membuka jalan usaha tani untuk meningkatkan nilai ekonomi dan mengefisienkan waktu," ucapnya.

Selanjutnya, dengan adanya dana desa yang dikucurkan oleh pemerintah pusat melalui Kemendes tersebut, hasilnya kampung kami ini dapat menjadi berkembang karena, perkampungan kami sudah banyak dibangun jalan coran. "Melalui dana desa ini, nagari kami juga mendapatkan penerangan PLTMH dimana selama ini kami sangat sulit mendapatkan penerangan," tuturnya. 

Kemudian kata Ogi, dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan di nagari dapat pula dilakukan peningkatan kapasitas bagi masyarakat tentang pemahaman adat, serta bagi kader posyandu. 

Terpisah, Fety Anggreini Dewi, SH, selaku TA PSD P3MD Kabupaten Pasaman kepada journalist.id mengatakan, saat ini nagari Sungai Lolo sudah mulai melaksanakan kegiatan fisik sesuai dengan petunjuk teknis (Juknis) Padat Karya Tunai (PKT) tahun 2018.

"Program PKT yang sudah dilaksanakan di Nagari Muaro Sungai Lolo itu sudah mengacu pada Juknis yakni, sudah adanya Rumah Tangga (RT) miskin, pengangguran/setengah pengangguran, dan keluarga yang mempunyai bakita yang memiliki gizi buruk atau sunting," terangnya.

Selain itu, kata Fety pihak nagari juga sudah membuka lowongan pekerjaan di lokasi fisik yang akan dikaksanakn serta telah melakukan musyawarah bersama unsur yang ada dan calon pekerja untuk pelaksanaan fisik. 

Dijelaskannya, terkait dengan pembagian insentif kader kesehatan, nagari Muaro Sungai Lolo kini tengah menghadapi kendala yaitu, nama kader kesehatan yang ada di SK Bupati tahun 2017 banyak yang tidak sesuai dengan kader dilapangan. Dengan adanya kendala tersebut sehingga menyulitkan pihak nagari untuk menyelesaikan administrasi pencairan dana, karena nagari berpedoman pada Keputusan Bupati Pasaman Nomor 188.45/114/BUP-PAS/2018, tentang pedoman penyusunan dan standarisasi anggaran pendapatan dan belanja nagari se Kabupaten Pasaman tahun anggaran 2018 yang tertuang pada poin B Belanja Barang dan Jasa. 

"Pada belanja barang dan jasa tersebut dijelaskan bahwa, penganggaran insentif bagi kader-kader tersebut diatas dapat dibayarkan setelah mendapatkan persetujuan Bupati yang diajukan oleh Satuan Kerja Perangjat Daerah terkait," kata Fety. 

Terkait adanya permasalahan tersebut, Fetty mengharapkan kepada Dinas Kesehatan Pasaman agar dapat segera melakukan rapat koordinasi bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat (DPM) Pasaman serta Pemerintahan Nagari sehingga dapat mempermudah nagari dalam proses pencairan insentif tersebut. (#) 

Berita Terbaru

Index Berita