Kemitraan Jurnalis dan Pemerintah dalam Keterbukaan Informasi Publik adalah Ciri Negara Demokrasi

INDONESIASATU.CO.ID:

OPINI - Pemerintah (Eksekutif, Judikatif, dan Legislatif) sebagai Badan Publik adalah sumber informasi yang tak ada habisnya. Sesuai dengan UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik pada mukadimahnya dengan jelas dan lugas dijelaskan bahwa bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap Orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional; bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik; bahwa keterbukaan Informasi Publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik; bahwa pengelolaan Informasi Publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi.

Informasi apa saja yang harus dibagi oleh pemerintah kepada publik juga dengan jelas dan lugas disebutkan dalam Pasal 9, UU No. 14 tahun 2008 ini, yaitu Informasi yang berkaitan dengan Badan Publik; informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait; dan informasi mengenai laporan keuangan.

Masyarakat atau publik berhak tahu tentang profil lembaga, struktur organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Publik, Sumber Daya Manusia yang bekerja pada Badan Publik tersebut sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya, Tata Cara berurusan dengan badan publik tersebut, dan berapa anggaran yang dialokasikan untuk Program dan Kegiatan Badan Publik tersebut beserta laporannya. Di sinilah peran para jurnalis sangat dibutuhkan.

Sebagai negara demokrasi yang mengedepankan kepentingan rakyat dalam penyelenggaraan negara, pemerintah harus selalu melibatkan rakyat dalam pengambilan keputusan sebagai suatu mekanisme pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara. Mekanisme Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) yang sudah berjalan selama ini sudah sangat baik tapi perlu mensosialisasikan hasil dari musrenbang tersebut kepada publik, terutama pada masyarakat yang tidak ikut serta dalam forum terbuka tersebut dan para jurnalis akan menjadi mata dan telinga masyarakat dalam melaksanakan pengawasan kinerja pemerintah dalam merealisasikan hasil Musrenbang tersebut.

Pemerintah sebagai Badan Publik perlu mencari cara untuk mensosialisasikan informasi publik yang dihasilkannya bisa diakses oleh masyarakat dengan mudah, murah, cepat dan akurat melalui media apa saja. Kerjasama dan kemitraan dengan para jurnalis adalah salah satu cara yang bisa dilakukan oleh pemerintah dalam mensosialisasikan rencana pembangunan dan mempromosi hasil-hasil dari pembangunan untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Untuk hal itu, para jurnalis harus bisa diberikan akses terhadap Rencana, Kegiatan, Anggara (RKA), dan Kegiatan Lembaga (KL) seluas-luasnya. Pemberitaan yang lakukan oleh para jurnalis bisa dijadikan sebagai acuan dalam audit kinerja berbasis pemberitaan sesuai dengan Program dan Kegiatan yang sudah direncanakan dan dianggarkan. 

Program dan Kegiatan yang ada dalam dokumen RKA/KL harusnya bisa menjadi berita dan diberitakan oleh para jurnalis kepada publik terutama  tentang apa yang akan dilakukan, apa yang sedang dilakukan, dan apa hasil dari program dan kegiatan tersebut. Berita-berita program dan kegiatan tersebut seyogyanya bisa menjadi tolok ukur kinerja pemerintah baik pada tingkat operasional maupun pada tingkat kebijakan.

Sak wa sangka yang timbul akibat ketidakterbukaan informasi bisa dihindari, sehingga istilah berita HOAX atau berita bohong bisa dieliminasi, jargo-jargon Anti HOAX bisa tidak dibutuhkan lagi jika sekiranya pemerintah sebagai Badan Publik terbuka dan transparan dalam mengelola informasi publik.

Para jurnalis tidak perlu lagi menggunakan kata dugaan karena ukurannya jelas, pemerintah tidak bisa lagi mengatakan suatu berita itu HOAX karena data dan fakta yang dimunculkan dalam berita sama dengan yang dipunyai oleh para jurnalis.

Tidak terbuka dan transparan dalam mengelola informasi publik bagi para jurnalis memberikan sinyal bahwa ada sesuatu yang sedang disembunyikan oleh pemerintah, dan pasti sesuatu dugaan yang negatif, tapi lain halnya apabila pemerintah transparan dan terbuka, kelemahan pemerintah bahkan bisa diadvokasi oleh para jurnalis dengan memberikan penjelasan dan pengertian kepada masyarakat mengapa suatu program dan kegiatan bisa gagal untuk dilaksanakan.

Kerjasama dan kemitraan Jurnalis dan Pemerintah merupakan dua sisi dalam satu mata uang, para jurnalis tidak bisa menghasilkan berita yang berkualitas tanpa didukung oleh data dan informasi yang valid dari pemerintah, dan begitu juga sebaliknya, pemerintah tanpa dukungan para jurnalis akan menjadi rezim tanpa pengawasan yang masyarakat dan akan mengarah pada pemerintahan yang totaliter dan korup. #PowerTendsToCorupt

Kranggan, 23 Juni 2018

Diamnya Jurnalis adalah Berfikir

 

 

Berita Terbaru

Index Berita