Anton Bukaleng: Lima Prioritas Sebagai Faktor Utama Kemajuan Mimika

OPINI - APBD Mimiki cukup besar, yaitu 7, 5 T. Dengan APBD sebesar ini, jika dikelola dengan benar dan tepat, maka akan berdampak signifikan bagi perubahan masyarakat Mimika. Apalagi, jumlah penduduk Mimika tidak terlalu besar, hanya sekitar 500 ribu orang.

Masyarakat Mimika saat ini masih jauh tertinggal dibanding dengan kabupaten lainnya yang jumlah penduduknya jauh lebih besar dengan APBD yang jauh lebih kecil. Dari sini, kita patut bertanya kenapa Mimika masih jauh tertinggal?

Baca juga: Tidak Kompak : Kerugian Politik Warga Pessel Pasca Pemilu 2024

APBD besar dengan jumlah penduduk yang sedikit mestinya membuat masyarakat Mimika jauh lebih maju dari masyarakat lainnya. Di sini layak untuk dilakukan evaluasi serius dan mendalam terkait dua hal. Pertama, soal integritas. Maksudnya bahwa anggaran 7, 5 T harus dipastikan tidak disalahgunakan dan tidak bocor. Anggaran sebesar ini jika betul-betul digunakan sepenuhnya untuk menjalankan program, maka perubahan tahap demi tahap akan nampak di Mimika.

Munculnya sejumlah kasus korupsi anggaran di kabupaten Mimika yang telah ditangani oleh pihak penegak hukum seolah mengkonfirmasi fakta adanya kebocoran dan penyalahgunaan anggaran. Fakta ini harus betul-betul mendapatkan ruang untuk dievaluasi, agar tidak terjadi secara berulang.

Baca juga: Pakar Budaya UNAIR Sebut Klaim Reog Ponorogo Adalah Refleksi Bagi Indonesia

Korupsi tidak saja merugikan warga Mimika, tapi terutama bahwa korupsi telah mengebiri kemajuan kabupaten Mimika. Sederhananya begini, bahwa adanya korupsi telah menghambat, bahkan menghentikan laju perkembangan dan kemajuan bagi masyarakat Mimika. Dampat dari korupsi seperti penyalahgunaan anggaran telah merusak dan menghancurkan masa depan masyarakat Mimika. Tidak ada pilihan lain kecuali harus dihentikan dan dilawan.

Mimika butuh para pemimpin dan pejabat yang bersih, berintegritas dan siap sepenuhnya mengabdi untuk memajukan tanah kelahirannya. Pintar penting, tapi integritas itu harus diutamakan.

Baca juga: Ilham Bintang: Heboh Mesin ATM BNI di Rumah Raffi Ahmad

Kedua, terkait strategi pembangunan. Pemangku otoritas di Mimika mesti punya program prioritas berbasis pada identifikasi data persoalan yang paling urgent di Mimika. Setidaknya ada lima problem yang patut diprioritaskan dalam program kerja pemerintahan di Mimika. 

Pertama, problem
Pendidikan. Bagaimana masyarakat Mimika mau pintar jika perguruan tinggi saja tidak punya. Sementara sekolah SMA dan SMEA hanya punya 2.541 siswa. Gmjumlahnya tidak sampai satu persen dari jumlah keseluruhan warga Mimika. Ini masalah paling utama dan serius.

Baca juga: Hari Air Sedunia, Dr Ir Amien Widodo MSi: Selamatkan Air Tanah

Masyarakat Mimika tidak akan maju dan punya harapan masa depan yang lebih baik jika Sumber Daya Manusia (SDM)-nya rendah. SDM itu hanya bisa ditingkatkan melalui pendidikan. Kalau siswa SMA-SMEA saja tidak sampai satu persen, bagaimana bisa berharap Mimika punya masa depan? 20 persen dari APBD buat pendidikan mesti dievaluasi, lalu disalurkan dalam program yang realisistis, rasional dan terukur. Jika 20 persen APBD itu benar-bebar untuk pendidikan, maka jumlah anak-anak yang sekolah di SMA/SMK akan jauh bisa berkembang, baik dari sisi kuantitas jumlah maupun sisi kualitas.

Kedua, soal ekonomi. Income perkapita atau pendapatan masyarakat Mimika secara umum masih sangat rendah. Mereka lebih banyak mengandalkan hasil alam dan sisa-sisa penambangan, terutama emas. Manufaktur tidak hidup, dan pasar sebagai tempat perputaran ekonomi tidak berkembang. Harus dipikirkan bagaimana kesejahteraan masyarakat Mimika bisa ditopang melalui ekonomi kreatif. Mesti ditumbuhkan produk-produk lokal hasil tangan masyarakat Mimika. Selain menjadikan pasar sebagai pusat ekonomi yang mampu mendorong kreatifitas warga Mimika untuk berwiraswasta.

Baca juga: Depresi, Kesehatan Mental yang Tak Boleh Disepelekan

Pemerintah kabupaten bisa membangun lebih banyak pasar dan menyiapkan anggaran buat pelatihan-pelatihan untuk menumbuhkan ekonomi kreatif. Bagaimana home-home industri bisa lahir dari masyarakat Mimika, dan ini butuh peran pemerintah secara aktif dan kreatif.

Ketiga, masalah kesehatan. Gizi buruk masih marak di Mimika. Layanan kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit masih sangat minim. Juga jauh untuk bisa dijangkau oleh penduduk. Tenaga medis di Mimika sangat terbatas. Wajar jika angka kematian penduduk Mimika cukup tinggi.

Setiap distrik di Mimika mesti ada layanan kesehatan yang memadai dengan tenaga kesehatan yang mumpuni. Layanan kesehatan "jemput bola" semacam ini akan menekan angka gizi buruk dan tingkat kematian. 

Harus dipahami bahwa produktifitas setiap masyarakat membutuhkan kondisi badan yang sehat. Maka, pemerintah perlu memberi perhatian khusus untuk kebutuhan kesehatan masyarakat Mimika dengan program "jemput bola". Dimana tenaga medis yang berkompeten bisa didatangkan ke setiap distrik.

Keempat, infrastruktur. Jalur yang menghubungkan antar daerah di Mimika masih jauh dari memadai. Ini menjadi kendala serius untuk koneksitas pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan keperluan-keperluan lainnya. Mimika mesti punya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Panjang (RPJMP), khususnya terkait infrastruktur yang terukur. Lima tahun apa targetnya, dan 10 tahun apa targetnya. Sehingga bisa diukur berapa tahun semua wilayah satu dengan yang lain di Mimika itu terkoneksi. Dari sini, pendidikan, ekonomi dan kesehatan bisa digerakkan lebih cepat.

Baca juga: Rencana Perubahan Tarif KRL Berdasar Status Ekonomi Picu Konflik Sosial? Begini Kata Sosiolog UNAIR

Kelima, pemberantasan korupsi. Mesti ada pengawasan yang ketat agar setiap program bisa berjalan sesuai anggaran yang semestinya. Ada kepastian anggaran terserap maksimal. Tanpa kepastian dan jaminan terserapnya anggaran secara benar dan tepat, maka program apapun yang dibuat tidak akan berjalan sesuai dengan rencana dan harapan.

Lima program prioritas inilah yang harus menjadi acuan ketika kita ingin memajukan Timika untuk masa depan.

Mimika, 28 Juni 2024

Anton Bukaleng*
Ketua DPRD Mimika Papua Tengah