Ilham Bintang: Anggota Dewan, Anda Bukan Dewa Saudaraku

    Ilham Bintang: Anggota Dewan, Anda Bukan Dewa Saudaraku
    Ilham Bintang, Jurnalis Senior Indonesia

    JAKARTA - Gaduh anggota DPR-RI di gedung Parlemen, Senin (14/2), bikin kita miris. Miris, dalam kamus Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah suatu perasaan ketika realita yang dihadapi bertolak belakang secara signifikan dengan ekspektasi.

    Kemarin ramai diberitakan wartawan, Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk Silmy Karim diusir oleh Komisi VII DPR RI saat rapat dengar pendapat (RDP) hari itu.

    Ketegangan pecah ketika Dirut KS itu secara spontan merespons ungkapan “jangan maling teriakmaling”  yang dilontarkan Bambang Haryadi, Wakil Ketua Komisi VII DPR-RI dari Fraksi Partai Gerindra. Bambang menyoal Blast Furnace Krakatau Steel yang operasinya dihentikan. 

    Saat Bambang berkata  “ jangan maling teriak maling", Silmy spontan menyelak. Mungkin kaget dengan diksi kasar itu. “ Maling teriak maling maksudnya apa Pak?” Diselak begitu  Bambang pun murka dan mengusir bos perusahaan baja pelat merah itu. 

    Padahal, menurut laporan wartawan, Silmy sebenarnya sudah menjelaskan penyebab pabrik yang beroperasi sejak 2019 itu akhirnya 'mati suri'. Pihak KS sudah menghitung antara produk yang dihasilkan dengan harga jual tidak cocok, atau dengan kata lain rugi.

    “Dengan izin Kementerian BUMN, kemudian konsultasi dengan BPK, dengan kajian lembaga independen, kita putuskan untuk dihentikan operasinya, " kata Silmy dalam RDP itu, seperti dikutip detik.com.

    Dirut KS  diusir karena dianggap melanggar tata tertib sidang RDP. Harusnya, kalau mau bicara atau menanggapi, Silmy harus minta izin pimpinan sidang. Itu pun harus tunggu Bambang selesai bicara.

    Tak jelas apakah tata tertib itu juga mengatur keharusan anggota DPR - RI sebagai tuan rumah bersikap santun kepada tamunya. Menjaga jangan sampai melontarkan pernyataan kasar yang menyinggung perasaan. Yang pasti, saat itu juga Silmy pun meninggalkan ruang sidang RDP. 

    Arogansi

    Peristiwa Silmy bukan kejadian pertama di parlemen yang dilakukan oleh anggota terhormat kita. Masih segar dalam ingatan bulan lalu Arteria Dahlan, anggota DPR-R F-PDI, juga bikin ulah begitu saat RDP ( Rapat Dengar Pendapat) dengan Kejaksaan Agung. Ia marah karena  ada jaksa yang berbahasa Sunda waktu rapat. Maka, dengan lantang ia pun meminta Jaksa Agung memecat jaksa itu.

    Di luar dugaannya, peristiwa itu justru menyulut amarah banyak pihak. Demo meletup di banyak tempat. PDI-P pun terimbas efeknya. Benderanya sempat dibakar oleh massa demo yang marah. Argumentasi Arteria memang sangat konyol. Berbahasa Sunda dianggap pengingkaran komitmen berbangsa. Entah dia diajari siapa atau entah dapat darimana wangsit konyol itu.,

    Hak Imunitas

    Gaduh di gedung Parlemen kemarin mencuatkan kembali pertanyaan mendasar. Apakah para anggota DPR - RI memahami betul tupoksi ( tugas pokok dan fungsi ) mereka? Secara legalistik formal tupoksinya adalah menyusun  dan membahas Rancangan Undang-Undang (RUU); Menerima RUU yang diajukan oleh DPD (terkait otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah; pengelolaan SDA dan SDE lainnya; serta perimbangan keuangan pusat dan daerah). Membahas RUU yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD.

    Para anggota DPR-RI  adalah orang-orang terhormat yang terpilih dalam Pemilu sekali dalam lima tahun. Jumlah mereka seluruhnya  560 (lima ratus enam puluh) wakil rakyat yang duduk di DPR RI, dari 77 Daerah Pemilihan (Dapil). Mereka mewakili 270 juta rakyat Indonesia.

    Wajar jika ekspektasi rakyat  sehari - hari mereka berlaku sesuai perilaku sebagai orang terhormat. Sepatutnya mereka memang merepresentasikan keluhuran  bangsa Indonesia sekaligus. 

    Mau tahu fasilitas yang mereka dapatkan sebagai  para wakil kita ? Bisa dimulai dari mobil dinas yang menggunakan nomer khusus. Setiap anggota diperlengkapi beberapa tenaga staf.  Rumah, mobil, pulsa handphone, listrik, air, dan macam-macam lagi ditanggung negara. Mungkin hanya pempers yang tidak. 

    Di masa pandemi, mereka bebas melenggang tanpa karantina setelah perjalanan luar negeri. Punya  hak imunitas. Maksudnya, tidak mudah dijerat kasus pidana. Terbukti dalam kasus Arteria Dahlan itu. Walaupun, lebih separuh  warga negeri bereaksi marah atas arorgansi anggota DPR yang berpotensi memecah belah bangsa, toh kasusnya  selesai hanya dengan permintaan maaf.

    Berbagai pihak yang mengadukannya ke polisi atas dugaan ujaran kebencian, hanya bisa kecele. Polisi menghentikan penyelidikan karena seperti disebut diatas, ada hak imunitas yang melekat pada dirinya. 

    Anda heran? Jangan heran. Sebelumnya, beberapa menteri juga pernah distrap tidak boleh hadir di parlemen.  Tampaknya memang begitu "fitrah" yang dimaui mereka: berlaku seperti dewa. Arogan dan egois. Seperti hanya berprinsip "Wal laba wal bala" Artinya, sejauh  laba ( menguntungkan) itu hak mereka.

    Sedangkan sebaliknya "bala" ( resiko) biar kalian, rakyat saja yang pikul. Bahkan, ada yang mengangap dirinya setara Presiden untuk mengimpresikan sebagai mahluk " tak tersentuh".

    Seperti yang pernah dinystakan  Hillary Brigitta Lasut, anggota DPR-RI termuda dari Fraksi Partai Nasdem. Ya, ampun. Padahal, yang memikul seluruh konsekwensi finansial atas segala kebutuhan hidup mereka selama berdinas adalah negara (rakyat). 

    Perilaku wakil rakyat kita memang bikin kita semua miris. Mereka bukan Dewa, tetapi anggota Dewan. Yang di dalam system demokrasi kita mereka adalah bagian dari penyelenggara yang mestinya menjadi pengayom dan teladan masyarakat.

    Namun, justru  mereka yang sering memicu gaduh di negeri ini. Karena arogansi maupun korupsi. Sejak reformasi, entah berapa ratus  anggota terhormat itu yang digelandang masuk bui. 

    Yang bikin gaduh karena kasus arogansi, lebih sulit menghitungnya. Presiden KH Abdurahman Wahid saja sampai sampai pernah menjuluki mereka memang bermental seperti  anak taman kanak - kanak.

    Tentu saja tidak semua seperti itu. Masih banyak yang bisa menunjukkan sikap kenegarawanan. Namun, seperti  kata pepatah " nilai setitik rusak sesu sebelanga" seperti itulah hukum masyarakat berlaku. 

    Ilham Bintang

    Jurnalis Senior Indonesia

    Ilham Bintang DPR
    Justisia

    Justisia

    Artikel Sebelumnya

    Khawatir Disalahgunakan? Ikuti Langkah Ini...

    Artikel Berikutnya

    Ilham Bintang: Heboh Mesin ATM BNI di Rumah...

    Berita terkait

    Peringkat

    Profle

    Achmad Sarjono verified

    Sumarno

    Sumarno verified

    Postingan Bulan ini: 0

    Postingan Tahun ini: 0

    Registered: Jan 15, 2022

    Muh. Ahkam Jayadi

    Muh. Ahkam Jayadi verified

    Postingan Bulan ini: 0

    Postingan Tahun ini: 0

    Registered: Jan 16, 2022

    Aa Ruslan Sutisna

    Aa Ruslan Sutisna verified

    Postingan Bulan ini: 0

    Postingan Tahun ini: 2

    Registered: Jan 21, 2022

    Yandi Arief

    Yandi Arief verified

    Postingan Bulan ini: 0

    Postingan Tahun ini: 0

    Registered: Sep 5, 2020

    Profle

    Achmad Sarjono verified

    Mahasiswa ITS Gagas Rompi Detektor Serangan Jantung Koroner
    Ini Perbedaan Teknik Geomatika dan Teknik Geofisika ITS
    ITS Sosialisasikan Jadwal Penerimaan Mahasiswa Baru
    Sosiolog UNAIR Paparkan Akar Berbagai Tradisi Saat Lebaran

    Follow Us

    Recommended Posts

    Prof Widodo Ditetapkan Sebagai Rektor UB 
    Universitas Brawijaya Bersiap Memilih Rektor 
    10 Profesor, 3 Rektor, Hadir dalam Halal Bi Halal Forum Komunikasi Guru Besar dan Dosen Putera Puteri Brebes
    Bupati Pasuruan Angkat Tema Kopi dalam Disertasinya 
    UTBK di UB Diikuti Tujuh Peserta Difabel